Jakarta (Kupang Online) –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kepastian penghentian ekspor gas alam cair (LNG) oleh pemerintah akan ditentukan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Luhut yang ditemui di Jakarta, Senin (24/7/2023) usai menandatangani kesepakatan implementasi carbon pricing arrangement (IA) PACT Inggris, mengatakan penghentian ekspor akan berlaku untuk kontrak yang sudah selesai.
“Ya, setelah kontrak selesai, kami tidak akan memperpanjangnya, tetapi kami akan menunggu pertemuan dengan presiden,” katanya.
Luhut mengatakan, penghentian ekspor LNG itu untuk mengolah gas alam negara terlebih dahulu. Namun, dia memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak yang sudah ditandatangani sehingga larangan ekspor hanya berlaku untuk kontrak baru.
“Jadi ini semua gas yang bisa kita pakai hilirisasi di industri, kenapa harus ekspor? Selama ini kita ekspor LNG, kita impor LPG, kenapa tidak kita produksi di dalam negeri? Tapi semua kontrak yang ada akan kita penuhi. Namun, ketika kontrak habis, tidak akan ada kontrak baru seperti ini,” ujarnya.
Luhut belum bisa memastikan kapan rencana penghentian ekspor itu akan dilaksanakan. Hal ini disebabkan durasi kontrak jual beli gas bumi yang berbeda.
Dia hanya menegaskan, fokus pemerintah adalah mendorong hilirisasi di semua industri, termasuk gas bumi.
“Ya, kami tidak tahu jenis kontraknya. Tapi yang kami miliki saat ini adalah hilirisasi industri karena itulah nilai tambah negara ini,” ujarnya.
Luhut juga menambahkan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke depan.
“Ya, kita tidak akan memikirkannya lagi,” kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah akan melarang ekspor gas alam cair (LNG) untuk membangun industri dalam negeri.
Luhut mengatakan, pemerintah ingin menggunakan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan, saat ini permintaan produk petrokimia berbasis metanol di dalam negeri relatif tinggi.
Ia juga menjelaskan saat ini Indonesia masih mengimpor produk petrokimia. Karena itu, pemerintah menggalakkan pengembangan industri petrokimia di Kalimantan Utara (Kaltara).
Baca juga: Luhut Binsar Panjaitan dorong investasi optimalkan pembangunan DPSP
Baca juga: Luhut Sebut Perusahaan Tak Dukung Kebijakan Minyak Goreng yang Dikaji
Berita tersebut dimuat di Kupangonlinenews.com dengan judul: Kepastian penghentian ekspor LNG menunggu pertemuan dengan presiden, kata Luhut
Komentar