KUPANG ( Kupangonline) – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda NTT bekerja sama dengan kepala desa dan ketua RT/RW mempersempit ruang gerak perekrutan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berpotensi ilegal atau nonprosedural untuk mencegah peningkatan kasus perdagangan manusia di provinsi tersebut.
Mempersempit ruang perekrut hingga calon TKI terbukti efektif setelah ditemukannya perekrut dengan berbagai pola, kata Kabid Humas Polda NTT, Kompol Ali Sandy dalam rapat di kantornya, Jumat (21/7/2023).
“Jadi, model yang digunakan perekrut saat ini sudah berubah, mencari melalui media sosial, dan terbukti ada beberapa kasus yang terungkap,” katanya.
Mantan Kapolda Timor Tengah Selatan itu mengatakan, Satgas TIP Polda NTT terdiri dari Polres, Polres dan Bhabinkamtibmas, bekerja sama dengan kepala desa dan RT/RW.
Tak hanya itu, anggota Polres NTT juga menjaga hubungan baik dengan para tokoh adat, tokoh agama dan beberapa partai politik lainnya untuk mencegah para perekrut masuk ke setiap desa.
Menurut dia, para perekrut kini kesulitan untuk melakukan door-to-door merekrut calon korban di desa-desa pedalaman NTT, karena kepala desa selalu mengimbau RT dan RW untuk waspada terhadap siapa pun yang menawarkan atau menggoda pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
Yang harus diperhatikan sekarang, tambahnya, adalah merekrut melalui media sosial, mencari orang yang ingin mencari pekerjaan karena di kampung halaman tidak ada pekerjaan.
Dia mencontohkan, Juni lalu, Polda NTT menangkap calon perekrut TKI yang ditawari pekerjaan di Kalimantan dan diduga dibawa ke Malaysia.
Maklum, kedua korban yang direkrut menghilang, dan orang tua korban melaporkan kedua korban ke polisi, sehingga segera bekerja sama dengan Polda Kalimantan.
Baca juga: Kemensos Bantu Pemberdayaan Korban Trafficking di Mangalai Timur
Ia mengatakan, Polda NTT masih mensosialisasikan bahaya bekerja di luar NTT tanpa dokumentasi yang lengkap.
Baca juga: Pemprov NTT diminta perkuat pelatihan kerja bagi calon PMI untuk cegah TPPO
Oleh karena itu, penanggung jawab kehumasan menghimbau kepada warga, jika ingin mencari pekerjaan harus benar-benar siap harus melalui lembaga resmi agar tidak menjadi korban TPPO.
Komentar