oleh

Juri menolak keberatan Johnny Pratt

-Hukum-0 views

JAKARTA (Kupang Online) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberhentikan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. 5 tahun.

Ketua Majelis Hakim Fazal Hendri mengatakan, “Menyatakan tidak dapat diterimanya eksepsi kepada tim hukum terdakwa Johnny G Plate, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan peninjauan kembali kasus tim hukum terdakwa Johnny G Plate Johnny G Plate dan menunda biaya perkara sampai putusan akhir,” baca keterangannya. putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Sesuai putusan sela, sidang akan dilanjutkan pada Senin, 25 Juli 2023, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dewan juri yang terdiri dari Fazhal Hendri, Rianto Adam Ponto dan Sukartono menanggapi beberapa keberatan yang diajukan kuasa hukum Johnny G Plate dalam eksepsi tersebut.

“Sidang selama persidangan tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah, duduk di tengah-tengah antara kejaksaan dan penasihat hukum, serta tidak terpengaruh oleh informasi di luar pengadilan. Fazal menambahkan:” Pembelaan para terdakwa menjunjung tinggi dan mengutamakan hukum acara. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) penasihat hukum tidak termasuk dalam perbedaan pendapat substantif. “

Juga terkait keberatan Johnny G Plate yang tidak berniat melakukan korupsi, kata hakim, hal itu harus dibuktikan di pengadilan.

“DPR tidak setuju dengan keberatan tersebut karena untuk memastikan niat terdakwa, DPR akan melihat fakta hukum di persidangan. Tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencapai niatnya, maka itu harus dibuktikan karena termasuk dalam materi perkara, dan karena itu pengecualian tidak dapat diterima,” kata Hakim Sukatono.

Kemudian, soal pengecualian proyek BTS 4G yang diarahkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sejak Juli 2020, belum ada kesepakatan di parlemen.

Berdasarkan eksepsi tersebut, DPR menilai dan menilai bahwa arahan Presiden tersebut merupakan perintah lisan dan merupakan kebijakan tergugat, sebagai menteri dan pelaksana kebijakan, untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan barang, baik itu kejanggalan pengadaan BTS 4G,” ujar hakim.

Kedua, DPR juga tidak sependapat bahwa Johnny G Plate dan Anang Achmad Latif memiliki kekuasaan sendiri sehingga tidak dapat melakukan penganiayaan secara bersama-sama seperti yang dituduhkan jaksa.

“DPR tidak menanggapi lebih lanjut karena masuk ke pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut sehingga eksepsi tidak dapat diterima. Pengecualian untuk tim penasihat hukum sudah masuk dalam pokok perkara, yaitu unsur-unsur tentang tindak pidana yang akan dihadirkan di persidangan dengan cara memeriksa saksi-saksi, barang bukti dan para terdakwa untuk pembuktian lebih lanjut guna mendapatkan fakta-fakta hukum, sehingga keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima,” tambah Hakim Sukatono.

Dengan demikian, majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan Johnny G Plate dan kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formal dan substantif KUHAP dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam kasus ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dituding menyediakan infrastruktur “Base Transceiver Station” (BTS) dan pendukung Kominfo antara tahun 2020 hingga 2022. kerugian keuangan negara sebesar 8.032.084.133.795,51 rupiah.

Surat dakwaan tersebut menuduh banyak pihak yang diuntungkan dari pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima Rs 17.848.308.000, Anang Achmad Latif sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Otoritas Pengguna Anggaran (KPA) menerima dana 50 Rp 453.608.400 juta; Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400 sebagai spesialis pembangunan manusia di Universitas Indonesia (HUDEV UI).

Selain itu, Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergy menerima Rp 119 miliar, Windi Purnama selaku direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp 500 juta, dan Muhammad Yusrizki selaku direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp 50 miliar dan USD 2,5 juta, PT Telkominfra dan PT FiberHome Alliance Multi-Transport Data (PT MTD) Paket 1 dan 2 mendapatkan Rp2.940.870.824.490, Lintasarta Huawei SEI Alliance Paket 3 mendapatkan Rp1.584.914.620.955, Paket IBS dan ZTE Alliance 4 dan 5 Mendapatkan Rp3.504.518.715 Rp600.

Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ali Selesaikan Proyek BTS

Baca juga: Pengacara Irwan Hermawan bawa Rp 27 miliar ke Kejaksaan

Berita tersebut dimuat di Kupangonlinenews.com dengan judul: Juri menolak keberatan Johnny G Plate

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *