KUPANG (Kupang Online) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menganugerahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai 2nd Best Initiative UKPBJ Prestasi Tahun 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Hendrar Prihadi, Kepala LKPP, dan diterima langsung oleh Komjen Pol, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Andap Budhi Revianto.
Andap menilai penghargaan ini sangat penting karena Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik.
Selain itu, juga berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya rekan-rekan manajemen PBJ, dalam menerjemahkan amanat Bapak 5) pada rapat koordinasi UKPBJ di Hotel Westin Jakarta. .
Jenderal Polisi Bintang 3 ini berharap apresiasi ini dapat semakin memotivasi Kemenkumham UKPBJ untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.
Kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan inisiatif pada tahun 2022 dengan okupansi pejabat fungsional minimal 60%.
Selain itu, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) setidaknya lebih baik dari 70%, dan pimpinan puncak tidak berkutat pada persoalan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca juga: NTT punya banyak kekayaan intelektual bersama
Baca juga: Kemenkumham NTT ingin Pemda dukung desa sadar hukum peduli
Komentar